Perbatasan Timor Leste

SINOPSIS

SINOPSIS

Wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste pada hakekatnya adalah sejarah politik dan persaingan wilayah, kekuasaan dan ekonomi di Pulau Timor sejak dahulu.

Salah satu persyaratan berdirinya sebuah Negara atau bangsa adalah memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Dalam menentukan batas-batas Negara terkadang menimbulkan konflik dengan negara tetangganya karena saling mengklaim wilayah perbatasan.

Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste merupakan sejarah panjang antara Portugis dan Belanda. Pulau Timor dijajah oleh dua bangsa barat yaitu, Timor bagian barat dijajah oleh Belanda, sedangkan pulau Timor bagian timur dijajah oleh Portugis. Hal yang menarik bagi Belanda dan Portugis untuk berkuasa di Pulau Timor adalah kayu candana yang pada waktu itu menjadi komoditi dagang yang istimewa.

PENGANTAR

PENGANTAR

a. Tujuan

Setelah selesai mempelajari program ini diharapkan mereka yang memanfaatkan program konten budaya ini dapat menjelaskan:

1) letak geografis perbatasan Republik Indoensia dengan Timor Leste;

2) kondisi ekonomi dan sosial budaya kawasan perbatasan;

3) pertahanan dan keamanan;

4) pengelolaan sumber daya alam; dan

5) kerjasama antarnegara yang berbatasan/bertetangga.

|.

MANFAAT:

Manfaat yang diperoleh dari hasil pembahasan konten budaya tentang Daerah Perbatasan dengan Timor Leste adalah:

1) tersedianya wahana (bertambahnya sumber belajar) untuk menelusuri proses sejarah daerah perbatasan dengan negara Timor Leste;

2) meningkatnya sikap apresiatif, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, baik di kalangan generasi sekarang maupun generasi penerus bangsa; dan

3) berlangsungnya proses pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya.

ISI

ISI

Sebelum kedatangan bangsa barat, Pulau Timor dikuasai oleh kerajaan besar yang bernama Kerajaan Wesei Wehali. Kerajaan ini membawahi banyak sekali kerajana-kerajaan kecil di seluruh pulau Timor. Setelah kerajaan Wesei Wehali dihancurkan oleh ekspedisi yang dilancarkan Portugis, maka dengan mudah kerajaan-kerajaan kecil dapat dikuasai oleh Portugis dan Belanda.

Selama berada di pulau Timor , Belanda dan Portugis selalu bermusuhan. Puncaknya terjadi pada tahun 1749. Terjadi perang besar antara Belanda dan Portugis yang dikenal dengan Perang Penfui. Peperangan dimenangkan pihak Belanda. Seusai perang, Portugis dan Belanda menandatangai Contract of Paravicini pada tahun 1755 yang membagi Pulau Timor menjadi dua bagian tanpa menyebutkan detail tapal batas yang ada.

Beberapa kali perundingan antara pihak Belanda dan Portugis terjadi namun mengalami kegagalan dalam menetapkan tapal batas. Akhirnya Belanda dan Portugis membawa masalah pertikaian perbatasan ke pengadilan Arbitrasi di Paris. Dalam keputusannya, Belanda menang atas daerah-daerah yang masih dipersengketakan. Setelah Indonesia merdeka, wilayah yang diklaim sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun wilayah Timur masih dikuasai Portugis.

 

|.

Pada tahun 1975 terjadi Integrasi wilayah Timor Portugis dengan wilayah Republik Indonesia. Integerasi diawali dengan Petisi/Deklarasi Balibo yang memproklamasikan atas nama rakyat Timor Timur: bahwa Timor Portugis bebas dari Penjajahan dan bergabung dengan bangsa Indonesia dan secara resmi wilayah Timor Timur bersatu ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itu, perbatasan yang semula sebagai perbatasan negara berubah menjadi perbatasan propinsi Timor Timur dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Namun pada waktu yang hampir bersamaan, Fretilin memproklamasikan Republik Demokrasi Rakyat Timor. Fretilin mengawali perlawanannya menentang pasukan ABRI dengan menerapkan strategi perang konvensional. Setelah mengalami pergolakan dan perjuangan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia pada tahun 1999, propinsi Timor Timur pasca Jejak Pendapat melepaskan diri dari NKRI dan sejak saat itu, diberlakukan kembali perbatasan wilayah Nusa Tenggara Timur dengan wilayah Timor Leste.

|.

Letak Geografis

Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Negara Timor Leste membentang sepanjang 239 km dan perbatasannya dengan Indonesia di sebelah Barat adalah enclave Oekusi sepanjang 101 km.;dan perbatasan di sebelah Timur adalah Kabupaten Belu dengan wilayah sepanjang 138 km. Gunung dan bukit yang tercantum sebagai tanda batas adalah: Gunung Bulu Hulu, Puncak Dato Miet, Pegunungan Tahi Fehu, Fatu Rusa, Puncak Uas Lulik, Fatu Rokou, Puncak Fitun Monu, Debu Kasabauk, Ainun Matan, Lali Fuin, Puncak Aikakae, dan Takis.

|.

PILAR BATAS

Setelah Lahir Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada tanggal tahun 2002, maka disepakati kembali mengenai wilayah perbatas Indonesia yaitu: Panjang Garis perbatasan antara NTT dan Timor Leste sepanjang 268,8 Km yang membelah wilayah Timor Barat dan Timur serta wilayah Oekusi. Melalui perjanjian tersebut, berhasil disepakati 907 koordinat titik batas atau 97% dan baru berhasil dibuat pilar batas sebanyak 163 titik.

Pilar batas pertama dalam bentuk prasasti dilakukan di PLB Motaian dan Batugede pada tanggal 30 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirayuda dengan Menteri Luar Negeri Timor Leste Dr. Jose Ramos Horta.

|.

KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA KAWASAN PERBATASAN

"Gambar keadaan sarana dan prasarana di perbatasan baik di wilayah NKRI maupun Timor Leste. Demikian juga dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat".

Ketersedian prasarana dan sarana di perbatasan RI-RDTL, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat atau laut masih sangat terbatas sehingga mengakibatkan daerah-daerah di kawasan perbatasan sulit berkembang.

Faktor lain yang mengakibatkan sulitnya kemajuan daerah-daerah perbatasan adalah dikarenakan kurangnya keterkaitan sosial atau ekonominya dengan wilayah lain.

|.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Dalam rangka pengamanan perbatasan RI-RDTL, dibentuk pos pengaman terpadu untuk menjaga terjadinya pengaman terhadap gangguan kejahatan di perbatasan.

Permasalahan yang sering muncul diperbatasan darat adalah pemindahan patok-patok batas yang menyebabkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan.

Sedangkan belum jelas dan tegasnya batas laut Indonesia serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia dan nelayan asing.

|.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Potensi sumber daya alam (SDA) yang berada di kawasan perbatasan, baik di wilayah darat maupun laut cukup besar.

Namun demikian, upaya pengelolaan SDA sejauh ini, belumlah optimal. Potensi SDA yang memungkinkan dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain adalah sumber daya kehutanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan

 

|.

KERJASAMA ANTARNEGARA

Kerjasama antarnegara di bidang Kepolisian dilaksanakan melalui kegiatan latihan bersama antara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (POLDA NTT) dengan Policia Nacional de Timor Leste (PNTL). Kerjasama antarkepolisian ini dimaksudkan untuk menanggulangi/menangani terorisme.

Kemudian, kerjasama di bidang hubungan dagang dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan melakukan berbagai perbaikan sarana–prasarana perhubungan.

Sebagai contoh misalnya tentang perhubungan laut, yang dilakukan adalah memperbaiki kondisi di Pelabuhan Fery Maritaing agar dapat memperlancar hubungan dagang melalui jalur laut.

Di bidang kesehatan, kerjasama yang dikembangkan adalah penyelenggaraan pendidikan atau perkuliahan bagi tenaga perawat dan bidan.

Untuk kepentingan Timor Leste, kebutuhan akan tenaga medis perawat dan bidan baru akan terwujudkan selama sekitar 20 tahun.

 

PENUTUP

Sikap yang perlu ditumbuh-kembangkan di kalangan generasi penerus bangsa adalah sikap apresiatif yang menghargai sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa yang terdapat di berbagai penjuru tanah air.

Secara lebih khusus, sikap apresiatif dan menghargai sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa yang dimaksudan di dalam program ini mencakup:

1) Sikap bangga sebagai bangsa Indonesia;

2) Semangat persatuan dan kesatuan bangsa;

3) Semangat kemanusaian antar negara bertetangga; dan

4) Meningkatkan wawasan, kewaspadaan, dan komitmen untuk membuat sejarah ke depan lebih bermartabat khususnya bagi bangsa dan negara tercinta.