• PENDAHULUAN

    SLIDER

    Presiden BJ Habibie

    Sumber gambar : http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id

    Bacharudin Jusuf Habibie adalah Presiden ke-3 Republik Indonesia. Sebagai satu di antara putra terbaik bangsa, beliau meniti karir sebagai teknokrat, yang kemudian mengembangkan industri teknologi kedirgantaraan di Indonesia. Pengalaman hidupnya selama menimba ilmu dan tinggal di Aachen, Jerman menempanya menjadi pribadi yang tangguh. Dunia Barat mengajarkan Habibie iklim demokratis yang kemudian mempengaruhi pandangan hidupnya. Manusia dinilai dan dihargai bukan karena latar keluarga, ras, strata sosial, agama, melainkan karena kemampuan dan kapasitas individunya. Kehidupan di dunia Barat juga membentuk BJ Habibe dalam lingkungan yang merangsang daya intelektual, profesionalisme dalam bekerja dan komunikasi yang demokratis. Habibie adalah sosok yang telah membentangkan hidupnya dalam transformasi besar: dari ilmuwan menjadi teknokrat dan kemudian menjadi negarawan. Obsesi BJ Habibe adalah bagaimana melahirkan putra-putri bangsa "menjadi manusia yang pintar, setara serta bangsa yang unggul di dunia"

  • TUJUAN

    Setelah mempelajari materi ini diharapkan Anda dapat :


    1. Mengetahui biografi BJ Habibie
    2. Mendapatkan inspirasi dari perjalanan hidup BJ Habibe sebagai presiden dan negarawan.
    3. Menjadikan BJ Habibie sebagai suri tauladan dari perjuangan dan keberhasilan dalam membangun bangsa
    4. Mengambil hikmah dan inspirasi peristiwa sejarah perjalanan hidup BJ Habibie dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
    • KELAHIRAN DAN MASA REMAJA

      SLIDER

      BJ Habibe tak pernah jauh dari pesawat, bahkan di ruang kerjanya pun terdapat replika pesawat

      Sumber gambar : http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id


      Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Anak keempat dari delapan bersaudara ini adalah putra Alwi Abdul Djalil Habibie dari Gorontalo, dan R.A.Tuty Marini Puspowardojo. Pendidikan menengahnya ditempuh di HBS (Hoogere Burger School). Pada tahun 1950, ia pindah ke Bandung dan sekolah di Concordante HBS sampai 1951. BJ Habibe kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Kristen Peralihan (Christelijk Lyceum) dari 1951 sampai 1954. Rudy demikian Habibie dipanggil sehari-hari selanjutnya belajar di Departemen Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (sekarang Institut Teknologi Bandung).


      SLIDER

      BJ Habibe tak pernah jauh dari pesawat, bahkan di ruang kerjanya pun terdapat replika pesawat

      Sumber gambar : http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id

    • KEHIDUPAN DI JERMAN

      Pada tahun 1955 Habibie melanjutkan kuliah di Jurusan Konstruksi Pesawat Terbang di Rheinisch Westfählische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Jerman Barat. Ia menyelesaikan jenjang S-1 hingga S-3 selama 10 tahun. Pada tahun 1965, Habibie meraih gelar doktor ingenieur (doktor teknik) dengan predikat summa cum laude. Di awal masa kuliahnya, Habibie ditunjuk sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Aachen. Di bawah kepemimpinan beliau, PPI menyelenggarakan "Seminar Pembangunan" yang mengundang semua mahasiswa Indonesia yang tinggal di Eropa. Acara ini berlangsung di Hamburg, Jerman Barat, pada 20-25 Juli 1959. Sayang, Habibie tak hadir lantaran dua bulan sebelum seminar digelar ia dirawat intensif di rumah sakit di Bonn karena tuberkulosis. Di RS Klein Wasserthal Habibie pernah koma selama 24 jam dan hampir saja penyakit itu merenggut nyawanya. Di saat kritis itulah ia membuat sumpahnya yang terkenal, untuk kembali ke tanah air, mendedikasikan keilmuannya, dan menyerahkan segenap kekuatan diri di pangkuan Ibu Pertiwi.

      SLIDER

      BJ Habibie menyelesaikan pendidikan diploma pada 1960, dan kemudian bekerja sebagai asisten peneliti di Institut Konstruksi Ringan RWTH. Pada awal 1962, Habibie cuti pulang ke Indonesia. Di Bandung, ia bertemu dengan temannya di sekolah menengah, Hasri Ainun Besari. Perkenalan singkat itu mengantarkan Habibie-Ainun menikah pada 12 Mei 1962.

      SLIDER

      BJ Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Habibe pada tahun 1962 dan dikaruniai dua orang putra

      Sumber gambar : http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id


      BJ memulai karir di Jerman, dengan bekerja di perusahaan gerbong kereta api Talbot. Saat itu, Talbot tengah mengikuti tender gerbong perusahaan kereta api Jerman Deutsche Bundesbahn. Usai menyelesaikan pendidikan doktor teknik tahun 1965, Habibie mendapat dua tawaran. Pertama, menjadi pengajar di RWTH. Kedua, bekerja di perusahaan pesawat komersial Boeing. Setelah meminta pertimbangan dari Ibu Ainun, BJ Habibie menolak kedua tawaran.

      SLIDER

      BJ Habibie semasa di kampus Rheinisch Westfalische Technisce Hochscule (RWTH), Aachen,Jerman tahun 1955-1960. Beliau belajar di Fakultas Mekanikal Engineering, Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang, dengan lulus dengan predikat cum laude

      Sumber gambar : http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id

      Habibie kemudian mendaftar di perusahaan pembuat pesawat Hamburger Flugzeug Bau (HFB) yang tengah mengembangkan pesawat Fokker F28 dan Hansajet 320. Di tahun 1969 dan 1970, Habibie meyakinkan HFB untuk mempekerjakan sejumlah insinyur Indonesia. Kedatangan mereka, menurut rencana Habibie, adalah sebagai kader pembangunan untuk menimba pengalaman bekerja di industri pesawat terbang modern yang kelak akan kembali ke Indonesia membangun industri dirgantara. Setelah HFB berganti nama menjadi Messerschmitt-Boelkow-Blohm (MBB), beliau diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Jabatan tersebut adalah yang tertinggi di MBB yang pernah dijabat orang asing di mana semuanya ditimbang dari sisi kemampuan diri. Hasil penemuan dan risetnya dalam dunia penerbangan di dunia, Habibie dijuluki "Mr. Crack" karena keahliannya dalam menghitung crack propagation atau 'menjalarnya suatu retakan'. Di samping itu Habibie juga dikenal menciptakan Metode, Fungsi, dan Teori Habibie. Penemuan ini tercantum dalam buku AGARD (Advisory Group for Aerospace Research Development) edisi Agardogra) PH No.176 (1994) dan edisi Agardogra PH 257 (1980) terbitan NATO

    • KEMBALI KE TANAH AIR

      Menepati janjinya pada Ibu pertiwi, pada 26 Januari 1974, Habibie kembali ke tanah air, untuk mendarmabaktikan keilmuannya di bidang teknologi kedirgantaraan. Pertemuan dengan Presiden Soeharto diadakan pada tanggal 28 Januari 1974, di kediaman pribadi sang Presiden. Keduanya terlibat pembicaraan serius mengenai pentingnya Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya alam tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga gagasan. Pertama, membentuk industri pesawat terbang sebagai ujung tombak industri strategis. Kedua, membentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek). Ketiga, membentuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

      SLIDER

      Berdiskusi dengan Presiden Soeharto, tahun 1984

      Sumber gambar : http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id


      Selanjutnya, BJ Habibie diangkat sebagai panasihat Pemerintah RI bidang Teknologi Dirgantara dan Advance Teknologi dan menjadi panasihat utama Ibnu Sutowo. Habibie baru benar-benar menetap di Indonesia setelah diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada 1978 pada Kabinet Pembangunan III. Habibie mulai mengajak sahabat-sahabatnya di Jerman untuk mempersiapkan pembangunan Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yang pembangunannya sudah dimulai pada 1975. Pesawat pertama yang dibuat IPTN adalah CN-235 Tetuko, bekerja sama dengan CASA Spanyol. Tetuko nama yang diambil dari nama kecil tokoh wayang Gatotkaca-terbang perdana pada Desember 1983 dan muncul di Indonesian Airshow 1986 di Jakarta. Tetuko adalah pesawat kecil yang hanya berkapasitas 35 orang; padahal impian Habibie memberikan Indonesia "truk terbang" untuk menjelajahi dengan cepat seluruh kepulauan Indonesia dengan biaya yang murah. "Truk terbang" ini dinamai N-250 Gatotkoco dan terbang perdana di cakrawala Kota Bandung pada 10 Agustus 1995, sepekan menjelang ulang tahun emas kemerdekaan RI ke-50.

      SLIDER

      BJ Habibe mendampingi PM Inggris Margareth Thatcher mengunjungi IPTN, saat itu beliau menjabat sebagai Presiden Direktur.

      Sumber gambar : http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id


      Pembuatan Gatotkoco sepenuhnya dilakukan oleh IPTN. Untuk diketahui, bahwa saat memulai pekerjaannya di tahun 1974, Habibie disertai tim berjumlah 20 orang. Saat Gatotkoco tinggal landas, sebanyak 16.000 orang terlibat dalam pengerjaannya. Tanggal 10 Agustus, saat si “truk terbang” sukses lepas landas, kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Atas keberhasilan Tetuko, tahun 1992, Habibie dianugerahi Von Karman Award for International Cooperation in Aeronautics oleh International Council of the Aeronautical Sciences.


      Dua tahun kemudian, Habibie mendapat Edward Warner Award dari International Civil Aviation Organization (ICAO), penghargaan tertinggi ICAO pada anggotanya, tanggal 7 Desember 1994 di kantor pusat ICAO di Montreal Canada. Selama menjadi Menteri Riset dan Teknologi (1978–1998), visi Habibie adalah melakukan "evolusi yang dipercepat" dari negara agraris ke negara industri maju; dan yang dibutuhkan sebuah negara maju adalah kecakapan daya budi. Habibie menginginkan munculnya kelas baru dalam masyarakat ini, yakni kelas cendekia dengan dua kecakapan sekaligus: jenius dalam pikiran dan terang dalam hati. Jenis kecendekiaan yang memadukan ilmu pengetahuan-teknologi (iptek) dan iman-takwa (imtak) itulah menjadi sandaran mengapa Habibie dan puluhan cendekiawan Islam pada tahun 1990 mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

      SLIDER

      Bj Habibe saat menjabat sebagai Menteri Ristek dan Teknologi, dalam perjalanan dinasna ke Jerman dan diterima dengan hormat oleh Preisden Republik Federasi Jerman Karl Carstens, 7 Juli 1983

      Sumber gambar : http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id

    • BJ HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN (1)


      SLIDER

      Preisden BJ Habibie dilantik

      Sumber: wikipedia.id

      Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Bacharudin Jusuf Habibie dilantik menjadi Presiden RI ke-3 menggantikan Soeharto. Jabatan itu diterima Habibie dalam situasi yang sangat sulit. Situasi krisis multidimensional mengubah seluruh peta perpolitikan Indonesia. Layaknya seorang ahli penerbangan, dalam menangani krisis multidimensi Habibie menunjuk dirinya sebagai kopilot dalam metafora pesawat terbang. Sebagai kopilot, beliau harus mengambil alih kendali pesawat ketika turbulensi terjadi, ditambah kemacetan mesin yang parah dan pilot utama dalam kondisi tak sadarkan diri. Dalam bayangan Habibie, Indonesia di masa itu adalah pesawat yang tengah mengalami "super stall". Daya angkatnya nol dan hendak jatuh. Sementara 210 juta penduduk Indonesia adalah penumpang yang tidak menyadari pesawat tengah menuju kejatuhannya. Sebagai kopilot, Habibie harus segera mengambil alih kendali dan menyelamatkan pesawat.


      Saat itu Habibie hanya memiliki dua pilihan. Masuk kabin dan menjelaskan kepada penumpang bahwa pesawat akan jatuh atau tetap diam dan mencoba menyelamatkan pesawat. Sementara ia berlomba dengan waktu yang berjalan dalam hitungan mundur. Siapa pun yang menjadi pilot di saat-saat seperti itu, menurut Habibie, tidak bisa melakukan sesuatu menurut keinginannya. Beliau harus berkompromi dengan keadaan. Jika tidak melakukan itu, maka Indonesia terpecah-belah. Kebijakan Habibie adalah mengurai langkah demi langkah untuk mencegah negara dari kondisi ketidakpastian.


      Dalam bidang kebijakan moneter, BJ Habibie juga mengumumkan pemisahan Bank Indonesia (BI) dari pemerintahan dengan tidak memasukkan Gubernur BI dalam kabinet barunya. Ia beralasan bahwa dengan demikian BI menjadi lembaga independen yang dapat membuat kebijakan yang logis, tanpa intervensi politik. Selain itu, negara juga tidak diperbolehkan meminjam dana ke BI, melainkan harus ke pasar modal. Langkah ini dinilai sebagai cara Habibie untuk menyehatkan nilai tukar rupiah guna menyelesaikan krisis moneter.


      Kebijakan Habibie lainnya adalah tetap memperbolehkan mata uang rupiah bergerak sesuai dengan ekonomi pasar, membebaskan semua tahanan politik, memberi kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan berdemonstrasi, serta berkunjung ke DPR/MPR untuk berkonsultasi tentang jadwal Sidang Istimewa MPR dan Pemilu. Habibie juga memberi garansi kebebasan berpendapat dan menguatkan legitimasi DPR/MPR. Pertimbangannya, dalam krisis politik 1998, salah satu tuntutan rakyat adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan berpendapat. Turunan dari dua tuntutan ini adalah penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi. Tuntutan ini wajar. Seiring dengan kemajuan yang dibawa pembangunan, sistem pendidikan memang semakin baik dan sistem informasi semakin sempurna sehingga kualitas SDM makin meningkat. Meskipun demikian perkembangan ini tidak disertai dengan proses keterbukaan dan demokratisasi, terutama dalam hal politik dan kepemimpinan nasional. Dari pengalaman belajarnya di Eropa, Habibie mengetahui dinamika sejarah bahwa para pemula paling banyak lahir dan berkembang menjadi unggul dan andal dalam satu masyarakat yang bebas bebas dari dogma, merdeka, dan demokratis. Para pemula ini menjadi salah satu penggerak utama dalam peningkatan produktivitas dan daya saing suatu masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Habibie memutuskan untuk menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mengeluarkan pendapat dan berunjuk rasa tanpa rasa takut. Pers juga diberi kebebasan mengeluarkan pendapat dengan segala konsekuensinya. Tahanan politik juga dibebaskan. Menurut Habibie, kelak, tidak boleh terjadi seseorang dipenjarakan karena bertentangan pendapat atau rencana dengan sang presiden.


      Secara keseluruhan, selama menjadi presiden ke-3, beliau telah melakukan reformasi di bidang ekonomi, politik, HAM, dan birokrasi. Semua kebijakannya dilakukan dalam kerangka demokratisasi Indonesia. Habibie mengambil langkah pertama penyelamatan negara dari “super stall” dengan mengambil tindakan-tindakan perubahan pada hal-hal yang substansial tersebut.


      Dalam bidang reformasi di bidang pertahanan dan keamanan negara, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dipisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama ABRI lalu diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemisahan ini disertai dengan pembedaan kerja yang jelas. TNI bertugas mengamankan dan memelihara kedaulatan negara dan mencegah terjadinya perang, sementara polisi bertanggung jawab menegakkan hukum dan memerangi kejahatan. Semua bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945, Tap MPR, UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah ditangani polisi. Kepala Kepolisian RI (Kapolri) bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan anggaran Polri akan dimasukkan dalam anggaran Departemen Dalam Negeri.

      SLIDER

      Presiden BJ Habibie menerima konsep reformasi di tubuh ABRI dari Jenderal TNI Wiranto,yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI

      Sumber gambar : http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id


    • BJ HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN (2)


      SLIDER

      Kabinet Reformasi Pembangunan

      Sumber: wikipedia.id

      Dalam kehidupan perpolitikan dan ketatanegaraan, salah satu misi terpenting pemerintahan Habibie adalah membuka jalan peralihan demokratis dengan mempercepat pelaksanaan pemilu. Bagi BJ Habibie, pemilu adalah instrumen demokrasi yang membagi kekuatan potensial masyarakat untuk bersaing secara terbuka dan bukannya tersalurkan dengan cara destruktif. Untuk itulah tugas Habibie adalah menyiapkan instrumen aturan baru dan ia mengambil inisiatif mendatangi Gedung DPR/MPR pada 25 Mei 1998. Misi BJ Habibie adalah berkonsultasi dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi mengenai jadwal Sidang Istimewa (SI) MPR. BJ Habibie juga mendorong amandemen konstitusi, terutama soal masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode berturut-turut. Institusi presiden tidak boleh menjadi terlalu sakral dan berkuasa sebab kedaulatan ada pada rakyat. Sebagai ilmuwan pesawat terbang, Habibie tahu sekecil apa pun kelalaian bisa mengakibatkan pesawat kolaps. Makanya dalam dunia penerbangan dikenal istilah, “beware the crack”. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan Habibie sebisa mungkin memiliki landasan konstitusi. Dalam bernegara, konstitusi adalah holybook yang menjadi sandaran kolektif untuk melangkah mengatur ketatanegaraan. Dasar itulah yang melandasi Habibie mendesak MPR untuk segera menggelar Sidang Istimewa (SI). Tujuan utamanya adalah mengubah ketetapan MPR sebelumnya yang perlu disesuaikan tanpa menunggu hingga lima tahun, yakni tahun 2003. Ketetapan yang hendak diubah adalah mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengatur Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan mengatur jadwal pemilu secepatnya. Dengan demikian, reformasi memiliki landasan hukum yang kuat dan bertahan lama.


      Sebagai pemimpin dalam masa-masa krisis multidimensi, Habibie juga memperbaiki tata kelola pemerintahan. Beliau dengan sigap memimpin semua sidang kabinet. Pengaturan jadwal sidang kabinet adalah bidang Ekonomi di minggu pertama dan bidang Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan di minggu kedua. Di minggu ketiga, Presiden memimpin sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK). Sementara bidang Politik dan Keamanan di minggu keempat.


      Menyikapi persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi yang menjadi tuntutan masyarakat, disusun UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN serta merevisi UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta ditambah dengan diajukannya RUU tentang Pencucian Uang dan RUU tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara. Habibie membentuk lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) untuk mencegah praktik KKN. Berkat UU No 31 Tahun 1999 itulah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan oleh pemimpin penerus mendapat dasar hukum.


      BJ Habibie menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1999, yang bertujuan memilih langsung anggota MPR, DPR, dan DPRD. Menurut BJ Habibie, yang kelak menjadi pemangku kepentingan jabatan eksekutif juga akan dipilih secara langsung. Dengan demikian, bobot legitimasinya meningkat. Habibie membandingkan situasi tahun 1999 dengan situasi Indonesia pada periode awal kemerdekaan. Pada masa itu, prosentasi rakyat Indonesia yang buta aksara mencapai 85 %, sedangkan tahun 1999, prosentasenya telah menurun hingga 15%. Kondisi ini dapat diartikan bahwa rakyat Indonesia menjadi semakin terdidik dan menyerap pelbagai informasi. Ditambah dengan iklim globalisasi, dengan demikian, pemilihan langsung menjadi kebutuhan dalam demokrasi. Saat Sidang Istimewa (SI) MPR berlangsung, beberapa anggota MPR menyarankan agar presiden dan wakil presiden serta DPD dipilih langsung dalam Pemilu 1999, namun, menurut pertimbangan Habibie, hal tersebut belum dapat dilaksanakan secepatnya. Diperlukan kesabaran. Habibie menyebut tokoh-tokoh yang harus diberi kesempatan dalam berpartisipasi aktif dalam panggung pemerintahan adalah mereka yang berasal dari “generasi peralihan dan generasi penerus yang potensial”. Bila pemilihan langsung pejabat eksekutif dilakukan pada Pemilu 1999, Habibie khawatir tokoh-tokoh muda tersebut akan terdesak oleh tokoh-tokoh yang sudah lama berada di dalam sistem, sehingga pembaruan tidak sempurna.


    • BJ HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN (3)


      SLIDER

      Peserta Pemilu Tahun 1999

      Sumber: kpu-samarindakota.go.id

      Pemilu 1999 yang diselenggarakan pemerintahan BJ Habibie adalah tonggak penting demokrasi baru di Indonesia. Pembatasan peserta pemilu di pemerintahan sebelumnya yang hanya terdiri dari dua partai dan Golongan Karya dihapuskan. Melalui Undang-Undang No 2 1999 tentang Partai Politik yang ditetapkan pada masa Habibie bermunculan partai politik baru. Jumlah partai politik tidak dibatasi. Pada Pemilu 1999, tercatat ada 48 partai peserta. Selain itu, TNI dan PNS dilarang memihak salah satu kontestan pemilu. Habibie mengeluarkan sejumlah kebijakan. Lembaga pengawasan masyarakat dan pemantau pemilu tidak lagi dilarang. Habibie juga mengundang pihak independen untuk mengawasi jalannya pemilu. Pencoblosan dilakukan di sekitar rumah tinggal, bukan di kantor. Hari pelaksanaan pemilu dijadikan hari libur nasional. Menteri tidak boleh berkampanye, kecuali saat sedang mengambil cuti. PNS dilarang terlibat aktif dalam partai politik; jika demikian, ia harus mengundurkan diri. PNS juga bebas menyalurkan aspirasinya kepada partai politik mana pun. Untuk menghindari campur tangan pemerintah dan menjaga objektivitas, pelaksanaan pemilu ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU terdiri dari 48 anggota yang mewakili masing-masing parpol peserta pemilu, ditambah empat orang wakil pemerintah.


      BJ Habibie melakukan kebijakan di bidang ekonomi. Ketika dilantik, Presiden ke-3 RI mewarisi krisis ekonomi. Inflasi mencapai 650%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar lepas landas dari Rp 2.432,00 per dolar pada Juli 1997 menjadi Rp11.050,00 per dolar pada Januari 1998, bahkan mencapai Rp15.000,00 per dolar pada Juni 1998. Sistem perbankan Indonesia tidak berfungsi, bisnis mengalami stagnasi, disambung dengan krisis pangan yang membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi ini menimbulkan efek domino menjadi krisis politik, krisis sosial, bahkan krisis psikologis. Kerangka strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan Habibie adalah dengan (1) mengeluarkan kebijakan moneter untuk mematahkan spekulasi dan hiperinflasi, (2) restrukturisasi hutang-hutang swasta, (3) membuat program Jaring Pengaman Sosial, (4) mengusahakan ketersediaan dana dari bantuan luar negeri dan membatasi pengeluaran negara hanya pada kebutuhan mendesak.


      Kebijakanan di bidang Hak Asasi Manusia, berkaitan dengan tiga hal penting, yakni kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, serta membebaskan semua tahanan politik selama tidak terkait dengan tindakan kriminal, terorisme, dan bukan anggota organisasi terlarang PKI atau bertentangan dengan falsafah negara. Untuk memberi garansi pada kemerdekaan pers itu Habibie membuat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers yang memberi jaminan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, termasuk kemerdekaan membentuk organisasi wartawan lebih dari satu. Undang-Undang Pers itu kemudian dijadikan tonggak kebebasan pers di Indonesia. Dampak positif dari kebebasan pers tampak dalam statistik. Di masa Orde Baru, terdapat 289 media cetak dan 996 stasiun radio swasta. Setelah reformasi, jumlah media cetak mencapai 1.398 dan penyiaran swasta berjumlah 74 stasiun. Prinsip yang dipegang teguh Habibie adalah konsepsi bahwa kemerdekaan pers yang profesional merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Secara umum, reformasi yang dilakukan Habibie di ranah kebebasan pers dan menentukan orientasi sosial dan politik bisa dibaca dalam satu ikatan yang padu: penghormatan pada hak-hak asasi yang melekat dalam diri manusia, misalnya kebijakan kebebasan mendirikan partai politik, dan penghapusan “kewajiban” bagi PNS untuk memilih Golkar.


      Presiden BJ Habibie mengemban amanat sebagai presiden hingga Agustus 1999 dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Meskipun sudah menyelesaikan tugas negara, beliau masih aktif dalam dunia keilmuan dan sosial. The Habibie Center adalah salah satu lembaga yang didirikannya dalam usaha pengembangan sumber daya manusia dan peradaban Indonesia.


    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • PENUTUP


    Sikap yang perlu ditanamkan pada generasi muda terhadap nilai budaya tersebut:

    BJ Habibie adalah presiden RI yang ketiga, yang telah menerbangkan Indonesia dengan teknologinya. Beliaulah pembuka kembali gerbang demokrasi di Indonesia. Presiden yang mengawali reformasi dengan penegakan terhadap hukum dan HAM, otonomi daerah, paket kebijakan moneter, dan kebebasan berpolitik serta mengeluarkan pendapat. Dengan mempelajari biografi Presiden BJ Habibie, pembaca diharapkan dapat mengetahui latar belakang peristiwa-peristiwa penting di Indonesia, serta dapat mengambil hikmah dari peristiwa sejarah. Sosok BJ Habibie dapat memberikan suri tauladan kepada pembaca.

  • Daftar Pustaka :

    • MC Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.
    • Disarikan dari Restu Gunawan, Taufik Rahzan (eds.). 2014. Presiden RI. Jakarta : Kemendikbud.

    Link Terkait materi :

    • http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/
    • http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/home/
    • Makmur Makka. 1986. Setengah Abad Prof. Dr. Ing BJ Habibie kesan dan kenangan. Jakarta : Cipta Kreatif dan BPPT.
    • Museum Kepresidenan Balai Kirti, Kompleks Istana Bogor