Pulau Miangas

Pulau Miangas atau Las Palmas (Palmas Island) memiliki keunikan dalam persoalan tapal-batas dua negara, yaitu antara Indonesia-Filipina. Miangas, pernah dipersengketakan antara dua negara besar yakni Amerika Serikat (yang kala itu masih menjajah Filipina) dengan Kerajaan Belanda (yang juga menjajah kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda).

Tak kunjung mendapat kata mufakat, sengketa tentang status kepemilikan Pulau Miangas ini berakhir di Mahkamah Arbitrase Internasional. Pada tanggal 4 april 1928, Hakim Dr. Max Hubert, arbitrator tunggal Mahkamah Arbitrase Internasional, menyatakan bahwa Miangas adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pulau Miangas berarti menjadi milik kerajaan Belanda.

Pasca kemerdekaan masing-masing kedua negara (Republik Indonesia dan Filipina), keputusan Arbitrase Internasional tentang pulau Miangas tetap dipegang teguh, baik oleh Indonesia maupun Filipina. Pengakuan ini diperjelas lebih lanjut di dalam perjanjian Lintas Batas (Border Crossing Agreement) antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1956.

Di dalam perjanjian ini, kedua negara mengakui bahwa Pulau Miangas merupakan pos lintas batas di pihak Indonesia. Keputusan Arbitrasi Internasional ini diperkuat oleh hasil penelitian dari 2 orang pakar hukum internasional, yaitu Willem Johan Bernard Versfelt dan Daniel-Eramus Khan.


   


Belum ada komentar

Silahkan Masuk untuk mengirimkan komentar
Silahkan Masuk untuk Bahan Teori
Silahkan Masuk untuk Download Bahan LKS
Silahkan Masuk untuk Download Peta Budaya

Konten Peta Budaya Terbaru

Keluar ?

Apakah Anda yakin ingin keluar?

Tekan Tidak jika Anda masih mau melanjutkan. Tekan Ya jika Anda mau keluar.